PENGARUH PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI TERHADAP KONDISI EKONOMI SOSIAL MASYARAKAT
Guti Siti Ardhya Garini
XII IPS
SMA BINA INSANI
BOGOR
2010
LEMBAR PENGESAHAN
Pembimbing 1, Pembimbing 2,
Dra. Dyah Mintarti Asmahudroh,S.P.
Mengetahui,
Kepala SMA Bina Insani
Dedi Supryadi,S.Ag.
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah suatu program dari pemerintah yang bertujuan untuk mengangkat perekonomian rakyat kurang mampu. Kebijakan BLT yang diluncurkan pemerintah ini, menuai banyak protes mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, mahasiswa dan tokoh-tokoh masyarakat baik nasional maupun daerah. Untuk mendapatkan BLT pemerintah mempunyai standar tingkat kemampuan ekonomi masyarakat.
Disatu sisi, kebijakan BLT ini mungkin akan memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin. Disisi yang lain kebijakan BLT ini mungkin memiliki dampak negatif yakni kebijakan ini akan berdampak negatif pada perilaku dan karakter masyarakat
Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :
1.Bagaimana kondisi kehidupan masyarakat penerima BLT ?
2. Bagaimana penggunaan BLT oleh masyarakat ?
3. Apakah pengaruh BLT bagi penerima BLT ?
Tujuan
1. Memberikan pengetahuan yang mendalam terhadap para pembaca.
2. Untuk menambah wawasan penulis.
1
2
3. Melengkapi tugas Bahasa Indonesia dan Sosiologi.
D. Hipotesis
BLT tidak berpengaruh banyak bagi kondisi ekonomi sosial di masyarakat.
E. Sistematika Penulisan
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BABI. PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG PENELITIAN
PERUMUSAN MASALAH
TUJUAN PENELITIAN
HIPOTESIS
BAB II KERANGKA TEORI
DESKRIPSI TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN
KERANGKA BERPIKIR
BAB III.METODOLOGI
LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN
PEMILIHAN SUBJEK PENELITIAN (POPULASI, SAMPEL DAN
TEKNIK SAMPLING)
METODA PENGUMPULAN DATA
METODA ANALISIS DATA
3
BAB IV. HASIL PENELITIAN
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
PEMBAHASAN
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
SARAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAB II
KERANGKA TEORI
2.1 Deskripsi Teori dan Penelitian yang Relevan
Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah suatu program dari pemerintah yang
bertujuan untuk mengangkat perekonomian rakyat kurang mampu. Uang yang diberikan pemerintah sebesa Rp 300.000 per tiga bulan sekali. Hal ini dikarenakan krisis ekonomi yang terus melanda Indonesia termasuk masyarakat kurang mampu.
Dalam waktu dekat, pemerintah akan segera menaikkan harga jual BBM bersubsidi (jenis Premium dan Minyak Tanah). Seberapa besar kenaikannya, masih menjadi bahan perdebatan sengit. Pemerintah berdalih, kenaikan harga mutlak diperlukan untuk menjaga supaya APBN tidak kollaps, mengingat harga minyak dunia sudah menembus level USD 120 per barel.
Menurut data penerima BLT tahun 2006, rumah tangga sasaran (RTS) ada sebanyak 19,1 Juta Kepala Keluarga. Untuk 2008 ini pun, data yang digunakan masih sama. Ini jelas kekeliruan yang sangat fatal, mengingat dalam jangka waktu dua tahun, angka kemiskinan Indonesia sangat mungkin untuk berubah.
Taruhlah harga BBM memang harus dinaikkan. Lalu apa dampaknya pada rakyat?
Peristiwa pertama yang kemungkinan besar akan terjadi adalah kepanikan luar biasa karena kenaikan yang direncanakan pemerintah adalah 30%. SPBU-SPBU dan pangkalan minyak tanah akan diserbu oleh warga yang panik. Keadaan yang demikian tidak mustahil akan memicu aksi-aksi kejahatan: penimbunan BBM, pencurian, sampai pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum petugas SPBU.
Kedua, bila tidak dipersiapkan pencegahannya, jumlah rakyat miskin di negeri ini akan bertambah. Ini terjadi karena kenaikan harga BBM akan memacu kenaikan harga barang-barang lainnya, sedangkan pendapatan masyarakat tidak serta merta naik. Akibatnya daya beli masyarakat menurun.
Pemerintah mengklaim masalah yang timbul akibat naiknya harga akan dapat ditanggulangi oleh pemberian BLT Plus yang berjumlah nominal Rp. 100.000 per bulan plus minyak goreng dan gula. Ini, dilogika secara sederhana pun, bukan solusi yang tepat, malahan hanya sebagai social shock absorber.
4
5
Analoginya adalah orang yang memiliki penyakit kronis hanya diberi pain killer tanpa pengobatan terhadap penyakit intinya sendiri. Akibatnya, ketika pain killer itu tidak lagi diberikan,
si pesakitan akan merasakan sakit yang lebih besar dari sebelumnya karena tubuhnya telah digerogoti penyakit itu.
Secara umum, subsidi BBM dan stabilisasi harga pangan yang diterapkan di Indonesia sebenarnya salah sasaran. Tidak ada literatur makroekonomi manapun yang menyebutkan solusi dari pengentasan kemiskinan adalah dengan memurahkan pangan dan BBM konsumsi. Bila diterapkan di Indonesia, hal ini malah akan memperparah keadaan mengingat subsidi untuk konsumsi membuat rakyat menikmati kemudahan secara cuma-cuma. Apalagi pemberian BLT Plus dinilai banyak pakar sebagai ‘pembuat malas’ karena diterima dengan ongkang-ongkang.
2.2 Kerangka Berpikir
Pengaruh :
- Kondisi kehidupan
- Pengaruh BLT
BLT
Penggunaan
BAB III
METODELOGI PENELITIAN
Lokasi dan Waktu
Lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu di Perumahan Puri Nirwana I. Penulis memulai penelitian terhadap masyarakat penerima BLT sejak 19 Oktober 2009. Lokasi tersebut bukan sepenuhnya lokasi penerima BLT. Hanya ada beberapa rumah saja yang menerima BLT di Perumahan Puri Nirwana I.
Subjek Penelitian
Penulis memfokuskan penelitian, kepada masyarakat yang menerima BLT. Hal ini disebabkan karena masyarakat penerima BLT akan memberikan jawaban-jawaban yang akan diajukan penulis, dan menjawab semua praduga yang ada.
Penulis juga mengutamakan penelitian terhadap informan dan memberikan beberapa pertanyaan untuk melengkapi data-data yang akan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
Metode Pengumpulan Data
Penulis mencari data kepada informan dan masyarakat penerima BLT dengan mengadakan wawancara kepada keduanya selaku pemberi informasi. Hasil data yang di peroleh penulis yaitu berupa data primer dan data sekunder.
Metode Analisi Data
Data yang telah dikumpulkan melalui hasil wawancara dianalisis dan dijelaskan secara deskriptif.
6
BAB IV
HASIL PENELITIAN
Pengamat Ekonomi dan Sosial Sumut Jhon Tafbu Ritonga MEc mengatakan bahwa penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebagai metode kompensasi kenaikan harga BBM disebut rawan penyimpangan. Apalagi data yang dipakai oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Propinsi Sumut masih menggunakan data tahun 2005 lalu. Sementara pengalaman saat penyaluran BLT tahun 2005 lalu banyak terjadi data yang tidak tepat sasaran pada RTM (Rumah Tangga Miskin) yang berhak menerimanya.“Jadi data dari BPS Pusat maupun masing-masing Propinsi tahun 2005 terdapat banyak kelemahannya sejak tiga tahun lalu. Dikhawatirkan BLT ini rawan penyimpangan harus diingat data kemiskinan yang dimiliki pemerintah saat ini agak amburadul,†ujar Jhon Tafbu Ritonga kepada wartawan, Kamis (15/5).Dikatakan, di satu sisi dengan metode BLT jumlah penduduk miskin yang terdata pemerintah ada 19,1 juta RTM atau sekitar 76,4 juta jiwa. Sedangkan data BPS Pusat yang lain menyebutkan, sekitar 38 juta jiwa.“Jumlah data yang berbeda ini sangat aneh rasanya. Pada saat pidato Presiden 38 juta, tapi saat mengeluarkan belanja negara (APBN) disebut 76 juta RTM. Ini kan bisa timbul kecurigaan bahkan praduga terjadinya korupsi. Dan buktinya saat hasilnya dikaji ulang tahun 2006 menunjukan penyimpangan BLT itu meningkat,†ujarnya.Hal senada diperkuat Vincent Wijaya, katanya, BLT tidak lebih obat penyakit masyarakat sifatnya kontemporer/sementara. Banyak penyalurannya yang tidak menyentuh sendi ekonomi sosialnya.Sementara itu, Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) Sumut, Drs Alimuddin Sidabalok kepada wartawan, Kamis siang mengungkapkan, penyaluran BLT di Sumut akan memakai data tahun 2005 yakni sebanyak 994.972 RTM atau KKB (Kartu Kovensasi BBM). Data ini tetap dipakai walau dalam penyalurannya di lapangan nanti ada perubahan atau penyimpangan sebesar 20 persen.Hal itu diungkapkannya kepada wartawan di kantornya Jalan Asrama Helvetia Medan, Kamis siang (15/5).Dijelaskannya, KKB dicetak dan didistribusikan oleh PT POS Indonesia berdasarkan data BPS tahun 2005 itu. Sedangkan BPS Sumut akan kembali mendata atau pemutakhiran data mulai 1 September 2008.Dikatakan, pemutakhiran data tersebut dilakukan agar mendapat data RTM yang ‘up to date’ dan lebih vailit. Karena diperkirakan, banyak RTM yang pada 2005 masuk dalam pendataan layak menerima KKB ada yang sudah meninggal dan pindah tempat tinggal. Ini kita data sampai akhir Desember 2008,†ujarnya.Menyinggung angkatan kerja di Sumut pada Pebruari 2008 sebesar 5.930.892 orang atau bertambah 283.182 orang dibandingkan Pebruari 2007. Pada periode sama, penduduk yang bekerja sebesar 5.364.414 orang, juga mengalami pertambahan sebesar 316.799 orang.Pada Pebruari 2008 jumlah pengangguran s ebesar 556.478 orang.Tingkat pengangguran terbuka pada Pebruari 2008 sebesar 9,55 persen lebih rendah dibandingkan Pebruari 2007 sebesar 10,63 persen.Jika dilihat dari penduduk yang bekerja dan termasuk setengah pengagguran terpaksa pada Pebruari 2008 sebesar 703.377 orang dibandingkan Pebruari 2007 sebesar 631.178 orang berarti meningkat 72.199 orang. Sebaliknya pada periode sama kelompok penduduk setengah pengangguran sukarela menurun 2.054 orang dibandingkan Pebruari 2007. Pada pebruari 2008 jumlaha penduduk setengah pengangguran sukarela sebesar 776.166 orang.Jadi situasi ketenagakerjaan pada Pebruari 2008 ditandai dengan perubahan jumlah pekerja di beberapa sektor. Sektor yang meningkat dibandingkan Pebruarai 2007 yakni sektor perdagangan 178.342 orang, sektor pertanian 157.147 orang dan sektor bangunan 44.451 orang, ujar Alimuddin. (M8/k)
LEMBAR PERTANYAAN
Informan :
- Apa saja syarat menjadi penerima BLT?
- Jumlah BLT yang di berikan berbeda atau tidak?
- Untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah ada atau belum?
- Bagaimana cara mendapatkan DPT?
- Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan BLT?
- Apakah pembagian BLT sudah merata dikalaangan rakyat kecil?
Penerima BLT:
- Berapa BLT yang ibu terima?
- Berapa kali ibu sudah menerima BLT?
- Penggunaan BLT untuk apa saja?
- Seberapa besar pengaruh BLT untuk ibu?
- Ibu, BLT perlu dilanjutkan atau tidak?
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar